Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

15 Soal (Esai) Administrasi Pertanahan Lengkap Jawaban

Latihan Soal (Essay) Bab Administrasi Pertanahan

1. Jelaskan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.
b. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan,pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.


2. Jelaskan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah:
a. Menyelesaikan masalah tanah kosong.
b. Pembinaan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.


3. Jelaskan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.
b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.
c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.
d. Fasilitasi perjanjian kerja sama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.
e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.


4. Jelaskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah pengadaan tanah untuk pembangunan lintas kabupaten/kota.
a. Menetapkan lokasi.
b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Pelaksanaan penyuluhan.
d. Pelaksanaan inventarisasi.
e. Pembentukan Tim Penilai Tanah (khusus DKI).
f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari lembaga/Tim Penilai Tanah.
g. Pelaksanaan musyawarah.
h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.
i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.
j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.
k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.


5. Jelaskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
b. Pengadaan tanah untuk pembangunan lintas provinsi.
c. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.


6. Jelaskan izin lokasi berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Melakukan penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria izin lokasi.
b.
- Memberikan izin lokasi lintas provinsi.
- Membatalkan izin lokasi atas usulan pemerintah provinsi dengan pertimbangan kepala kantor wilayah BPN provinsi.
c. Melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan izin lokasi.


7. Jelaskan izin lokasi berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah sebagai berikut.
a.
- Melakukan penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.
- Kompilasi bahan koordinasi.
- Pelaksanaan rapat koordinasi.
- Pelaksanaan peninjauan lokasi.
- Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor wilayah BPN provinsi dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.
- Melakukan pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.
- Menerbitkan surat keputusan izin lokasi.
- Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi atas usulan kabupaten/kota dengan pertimbangan kepala kantor wilayah BPN provinsi.
b. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.


8. Jelaskan izin lokasi berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a.
- Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratan.
- Kompilasi bahan koordinasi.
- Melaksanakan rapat koordinasi
- Melaksanakan peninjauan lokasi.
- Menyiapkan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten/kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.
- Membuat peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.
- Menerbitkan surat keputusan izin lokasi.
- Melakukan pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.
b. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.


9. Jelaskan penyelesaian sengketa tanah garapan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria penyelesaian sengketa tanah garapan.
b. Melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan penanganan sengketa tanah garapan.


10. Jelaskan penyelesaian sengketa tanah garapan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota yaitu:
a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.
b. Penelitian terhadap objek dan subjek sengketa.
c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.
d. Koordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.
e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.


11. Jelaskan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Melakukan pembentukan tim pengawasan pengendalian.
b. Menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.


12. Penggunaan tanah dibedakan menurut 2 jenis penggolongan yaitu?

Jawaban:
Jenis penggolongan:
a. Penggunaan tanah pedesaan (pertanian, peternakan).
b. Penggunaan tanah perkotaan (pemukiman, jasa, instansi).


13. Jelaskan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Melakukan pembentukan panitia pertimbangan landreform dan sekretariat panitia.
b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.
d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai objek landreform berdasarkan hasil sidang panitia.
e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.
f. Penerbitan surat keputusan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian.


14. Jelaskan penetapan tanah ulayat berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat.
b. Membina, mengendalikan dan monitoring terhadap pelaksanaan penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat.


15. Jelaskan pengukuran dan pendaftaran tanah!

Jawaban:
Pengukuran dan pendaftaran tanah:
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah merupakan pelaksanaan dari Pasal 19 UUPA sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah. Dalam kaitan ini, pemerintah mengadakan Pendaftaran Tanah di seluruh Indonesia, dengan kegiatan:
a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.