Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

12 Soal (Pilgan) Hukum Acara Perdata Lengkap Jawaban

Latihan Soal PG Bab Hukum Acara Perdata


1. Undang-Undang Peradilan Umum di Indonesia diatur dalam ketentuan .....
A. Undang-Undang No 8 Tahun 2004
B. Undang-Undang No 4 tahun 2004
C. Undang-Undang No 31 Tahun 1999
D. Undang-Undang No 10 Tahun 2010

Jawaban: 
A. Undang-Undang No 8 Tahun 2004
  

2. Dibawah ini ketentuan yang berkaitan dengan Peradilan umum di Indonesia diatur dalam undang-undang, kecuali adalah .....
A. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009
B. Undang-Undang No 49 Tahun 2009
C. Undang-Undang No. 48 tahun 2009
D. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Jawaban:  
D. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
  

3. Beschikking (penetapan hakim) dipergunakan dalam …
A. Khusus untuk pengangkatan anak
B. Baik peradilan contensieus maupun voluntair
C. Hanya dalam peradilan voluntair
D. Hanya dalam peradilan contensieus

Jawaban:  
C. Hanya dalam peradilan voluntair
  

4. Konsekuensi dari suatu putusan majelis hakim tidak dilakukan sesuai asas sifat sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum adalah ......
A. Diperbaiki
B. Putusan dapat ditangguhkan
C. Batal demi hukum
D. Dapat dibatalkan

Jawaban:  
C. Batal demi hukum
  

5. Upaya hukum Banding dimaksudkan untuk .....
A. Melawan putusan pengadilan tingkat pertama
B. Melawan putusan verstek
C. Melawan putusan pengadilan agama
D. Melawan putusan pengadilan negeri

Jawaban:  
A. Melawan putusan pengadilan tingkat pertama
  

6. Permohonan kasasi harus disertai dengan pengajuan memori kasasi karena ….
A. Memeriksa yudex fictie saja
B. Mahkamah Agung hanya memeriksa apakah ada kekeliruan pada yudex yuris telah salah dalam menerapannya.
C. Mahkamah Agung hanya memeriksa berkas perkara
D. Mahkamah Agung dapat memeriksa para pihak atau saksi-saksi

Jawaban:  
A. Memeriksa yudex fictie saja
  

7. Proses pengajuan suatu perkara (sengketa) berdasarkan suatu persetujuan antara kedua belah pihak bersengketa kepada pengadilan yang sesungguhnya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, hal tersebut merupakan pengertian dari ...
A. Verzet
B. Eksekusi
C. Prorogasi
D. Putusan

Jawaban:  
C. Prorogasi
  

8. Kompetensi peradilan yang berkaitan dengan memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, merupakan pengertian dari .....
A. Kekuasaan peradilan perdata
B. Kekuasaan kehakiman
C. Kompetensi relatif
D. Kompetensi absolut

Jawaban:  
D. Kompetensi absolut
  

9. Penerapan asas actor sequitur forum rei yang memberi hak opsi kepada penggugat memilih salah satu Pengadilan Negeri diatur dalam HIR pada Pasal .......
A. 142
B. 118 ayat (1)
C. 181 ayat (1)
D. 119 ayat (1)

Jawaban:  
B. 118 ayat (1)
  

10. Wewenang atau kompetensi peradilan dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan kedudukan Pengadilan Negeri tersebut, yaitu berada pada wilayah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, merupakan pengertian dari .......
A. Kompetensi absolut
B. Kompetensi relatif
C. Kompetensi campuran
D. Kompetensi Mahkamah Agung RI

Jawaban:  
B. Kompetensi relatif
  

11. Tujuan utama dari asas actor sequitur forum rei adalah
A. Melindungi kepentingan tuntutan pihak ketiga dalam perkara perdata
B. Melindungi objek eksekusi agar tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga
C. Melindungi kebebasan Hakim dalam menilai alat bukti
D. Melindungi tergugat karena belum tentu orang yang digugat itu pasti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkapkan oleh penggugat

Jawaban:  
D. Melindungi tergugat karena belum tentu orang yang digugat itu pasti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkapkan oleh penggugat
  

12. Yang dimaksud dari asas unus testis nullus testis adalah
A. Saksi mereka yang mendengar, mengalami dan melihat
B. Satu saksi bukan merupakan alat bukti
C. Dua saksi merupakan saksi dan merupakan alat bukti
D. Satu saksi merupakan saksi dan merupakan alat bukti

Jawaban:
C. Dua saksi merupakan saksi dan merupakan alat bukti