Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

18 Soal (Pilgan) Hukum Acara Pidana Lengkap Jawaban

Latihan Soal PG Bab Hukum Acara Pidana

1. Di bawah iniyang merupakan isi surat dakwaan adalah:
A. Motif Terdakwa melakukan perbuatan pidana.
B. Keterangan mengenai waktu dan tempat dimana perbuatan itu dilakukan.
C. Keadaan Terdakwa melakukan perbuatan itu.
D. Kesimpulan Terdakwa bersalah atau tidak.

Jawaban:
A. Motif Terdakwa melakukan perbuatan pidana.


2. Di bawah ini yang merupakan bentuk-bentuk surat dakwaan, Kecuali adalah ....
A. Tunggal
B. Alternatif
C. Subsider
D. Kombinasi

Jawaban:
D. Kombinasi


3. Di bawah ini pihak-pihak yang berhak mengajukan praperadilan, Kecuali adalah .......
A. Notaris
B. Tersangka, keluarganya
C. Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak ketiga yang berkepentingan
D. Penasehat hukumnya tersangka

Jawaban:
A. Notaris


4. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat mengenai perbedaan mendasar antara lembaga praperadilan dan habeas corpus ....
A. Bunyi surat perintah praperadilan adalah sebagai berikut: “Tahanan berada dalam penguasaan Saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya”
B. Pada praperadilan surat perintah yang dikeluarkan melalui prosedur yang sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun
C. Pada praperadilan, hakim yang mengadili perkara peradilan memeriksa sebelum sidang biasa di pengadilan
D. Habeas corpus kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan

Jawaban:
C. Pada praperadilan, hakim yang mengadili perkara peradilan memeriksa sebelum sidang biasa di pengadilan


5. Fungsi pengawasan horizontal praperadilan terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu, hal ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh .....
A. M. Yahya Harahap
B. Lilik Mulyadi
C. Andi Hamzah
D. Loebby Loqman

Jawaban:
D. Loebby Loqman


6. Pencemaran nama baik diatur dalam KUHP (mengenai pencemaran nama baik) adalah gugatan dari seseorang kepada orang lain yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya, sedangkan rehabilitasi diajukan karena ….
A. Perbuatan Perdata
B. Perbuatan tercela pejabat publik
C. Mengganggu ketertiban umum
D. Perbuatan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan hukum yang berlaku

Jawaban:
D. Perbuatan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan hukum yang berlaku


7. Pengembalian benda sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan, diatur dalam KUHAP pada Pasal ........
A. 213
B. 214
C. 215
D. 216

Jawaban:
C. 215


8. Berikut ini merupakan kelemahan dasar praperadilan menurut penelitian Komisi Hukum Nasional adalah ....
A. Hakim tidak efektif mengawasi penggunaan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik atau penuntut umum
B. Tidak semua upaya paksa dapat diuji hakim
C. Hak tersangka, keluarga, atau kuasanya dapat gugur jika perkara pidana telah mulai disidangkan
D. Semua jawaban benar

Jawaban:
D. Semua jawaban benar


9. Setelah surat permohonan pemeriksaan praperadilan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dan telah dicatat dalam buku register perkara praperadilan, pada hari itu juga panitera menyampaikan permintaan kepada ketua pengadilan negeri yang harus segera menunjuk hakim tunggal dengan dibantu oleh seorang panitera yang akan memimpin dan memeriksa perkaranya dalam sidang praperadilan, hal ini berdasarkan ............
A. Pasal 78 ayat (1) KUHAP
B. Pasal 78 ayat (2) KUHAP
C. Pasal 78 ayat (3) KUHAP
D. Pasal 78 ayat (4) KUHAP

Jawaban:
B. Pasal 78 ayat (2) KUHAP


10. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, dinilai dan dirasakan oleh berbagai kalangan terutama oleh pakar hukum serta praktisi hukum sebagai salah satu kelemahan dari KUHAP, hal tersebut dikarenakan ....
A. Dalam praktik hukum, ketentuan tersebut sering dimanfaatkan untuk menggugurkan pemeriksaan praperadilan terutama dengan cara menunda pemeriksaan praperadilan sehingga tersusul dengan pemeirksaan pokok perkaranya
B. Dalam putusan praperadilan tidak lengkap memuat dengan jelas dasar-dasar dan alasannya
C. Ketentuan yang berdasarkan pasal tersebut tidak sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam lembaga praperadilan
D. Mengenai ketentuan yang menyatakan bahwa apabila pemeriksaan praperadilan belum selesai atau belum diputus, ternyata perkara pokok dimana pemohon praperadilan menjadi tersangka atau terdakwa mulai diperiksa oleh pengadilan negeri yang berwenang, maka permohonan pemeriksaan praperadilan gugur

Jawaban:
A. Dalam praktik hukum, ketentuan tersebut sering dimanfaatkan untuk menggugurkan pemeriksaan praperadilan terutama dengan cara menunda pemeriksaan praperadilan sehingga tersusul dengan pemeirksaan pokok perkaranya


11. Terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan upaya hukum ....
A. Banding
B. Kasasi
C. Peninjauan kembali
D. Kasasi demi kepentingan hukum

Jawaban:
A. Banding


12. Pemeriksaan perkara tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama, dan kemungkinan besar dapat diputus pada hari itu juga atau mungkin dapat diputus dengan satu atau dua kali persidangan saja, hal tersebut merupakan ciri dari pembuktian dan penerapan hukum dalam acara pemeriksaan singkat yaitu ....
A. Pemeriksaan tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama
B. Sifat perkara sederhana
C. Pembuktian dan penerapan hukum mudah
D. Pembuktian hukum sederhana

Jawaban:
B. Sifat perkara sederhana


13. Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili adalah ....
A. Penuntut umum atas perintah dari ketua pengadilan negeri
B. Panitera atas perintah dari hakim ketua yang memeriksa perkara
C. Panitera atas perintah dari ketua pengadilan negeri
D. Hakim

Jawaban:
D. Hakim


14. Dalam hal terdakwa dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya menjalani pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan ketentuan yang terdapat dalam ....
A. Acara pemeriksaan cepat
B. Acara pemeriksaan singkat
C. Acara pemeriksaan biasa
D. Acara perkara pelanggaran lalu lintas jalan

Jawaban:
D. Acara perkara pelanggaran lalu lintas jalan


15. Salah satu tahap dalam pemeriksaan sidang adalah pengajuan eksepsi, yang dimaksud eksepsi tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima adalah ....
A. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana
B. Terdakwa yang sudah meninggal dunia
C. Kewenangan mengadili perkara didasarkan pada faktor wilayah hukum suatu pengadilan
D. Penuntutan tindak pidana yang diajukan kepada terdakwa melampaui tenggang batas waktu yang ditentukan undang-undang

Jawaban:
A. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana


16. Keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/penasihat hukum merupakan ....
A. Saksi a charge
B. Saksi a decharge
C. Saksi mahkota
D. Kroon getulge

Jawaban:
B. Saksi a decharge


17. Hakim memutus perkara berdasarkan keyakinan dengan pertimbangan yang rasional adalah salah satu teori pembuktian, yaitu ....
A. Conviction raisonee
B. Conviction intime
C. Negatief wettelijk bewijstheorie
D. Vrije bewijst

Jawaban:
A. Conviction raisonee


18. Siapa yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan persidangan dalam perkara pidana?
A. Jaksa Penuntut Umum
B. Hakim
C. Penyidik
D. Saksi

Jawaban: 
B. Hakim